Pemerintah Indonesia sedang melakukan sejumlah kebijakan dan inovasi yang berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah umroh 2026 — baik dalam aspek regulasi, layanan, maupun perlindungan jamaah. Kebijakan-kebijakan ini muncul karena adanya transformasi kelembagaan dan upaya modernisasi pelayanan yang terintegrasi dengan Arab Saudi.
Berikut program kunci yang perlu diketahui secara jujur dan lengkap:
1. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI
Mulai 2026, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia tidak lagi ditangani oleh Kementerian Agama, tetapi oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang khusus menangani kedua ibadah tersebut secara lebih fokus dan profesional. (https://dki.kemenag.go.id)
Perubahan ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan pengelolaan administrasi jamaah
- Memperbaiki koordinasi layanan
- Menjadi lembaga yang lebih efisien untuk ibadah umroh dan haji
Pengaruhnya terhadap umroh:
✔ Monitoring umroh lebih terarah
✔ Regulasi bisa lebih responsif terhadap kebutuhan jamaah
✔ Koordinasi dengan Arab Saudi lebih kuat secara diplomatik
2. Legalisasi Umroh Mandiri
Salah satu perubahan terbesar adalah pembukaan legalitas umroh mandiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Sebelumnya jamaah hanya bisa umroh melalui biro perjalanan resmi (PPIU), tetapi kini jamaah dapat mengurus perjalanan umroh mereka secara mandiri dengan syarat tertentu. (Hukumonline)
Pengaruhnya terhadap umroh:
✔ Memberi kebebasan jamaah pilih model perjalanan
✔ Memungkinkan jamaah dengan pengalaman paham manasik sendiri untuk mengatur sendiri logistik
✘ Perlu edukasi yang matang sebab risiko kesalahan administratif tetap tinggi jika tidak paham
3. Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Umrah
Kemenhaj menekankan pengawasan ketat terhadap biro perjalanan umrah (PPIU) agar hak jamaah terpenuhi dan tidak terjadi penyelewengan layanan. (MUI)
Hal ini termasuk:
- Penanganan aduan jamaah secara profesional
- Sanksi bagi travel yang melanggar aturan
- Pengecekan dokumen dan operasional PPIU
Pengaruhnya terhadap umroh:
✔ Jamaah lebih terlindungi
✔ Risiko praktik tidak amanah bisa ditekan
✔ Standar layanan umroh dipertahankan sesuai ketentuan
4. Integrasi Sistem Digital dengan Saudi
Pemerintah Indonesia kini berupaya memperkuat integrasi digital pelayanan umrah dan haji antara sistem nasional dan Saudi Arabia, termasuk integrasi dengan platform Nusuk Masar. (Antara News)
Rencana layanan digital mencakup:
- Administrasi visa
- Akomodasi
- Layanan kesehatan
- Kepulangan
- Pengawasan jamaah secara real-time
Pengaruhnya terhadap umroh:
✔ Proses administratif umroh jadi lebih cepat
✔ Akurasi data jamaah meningkat
✔ Resiko teknis dan administratif dapat ditekan
5. Pusat Layanan One Stop Services di Asrama Haji
Pemerintah tengah memproyeksikan asrama haji menjadi pusat layanan terpadu umrah (One Stop Services) sebelum jamaah berangkat. (VOI)
Fasilitas ini mencakup:
- Check-in passport
- Pengurusan boarding
- Konsultasi akad
- Pemantauan dokumen
Pengaruhnya terhadap umroh:
✔ Jamaah bisa mendapat layanan cepat sebelum keberangkatan
✔ Mengurangi kerepotan administrasi di hari H
6. Fokus Perlindungan Jamaah di Luar Negeri
Pemerintah menggarisbawahi komitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada jamaah yang menghadapi kesulitan di luar negeri — baik masalah kesehatan, hukum, atau teknis lainnya. (Antara News)
Ini mencakup:
- Bantuan medis
- Pendampingan administratif
- Koordinasi pihak berwenang
Pengaruhnya terhadap umroh:
✔ Jamaah mendapat perlindungan lebih kuat dari negara
✔ Keamanan jamaah lebih terjamin
7. Pembatasan Regulasi Khusus dan Reformasi Operasional
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi seperti:
- Penyederhanaan jumlah penyedia layanan syarikah untuk haji (yang juga relevan bagi umrah karena sinergi layanan terutama akomodasi/transportasi) demi efisiensi dan transparansi. (Megapolitan Antara News)
- Penekanan pada layanan yang bebas dari pungli dan manipulasi biaya.
8. Penerapan Sistem Pembayaran Modern
Indonesia mendukung solusi pembayaran lintas negara seperti QRIS yang direncanakan bisa digunakan di Arab Saudi pada 2026. Ini akan memudahkan jamaah Indonesia untuk transaksi tanpa repot konversi uang tunai. (Wikipedia)
Pengaruhnya terhadap umroh:
✔ Transaksi lebih mudah dan aman
✔ Jamaah tidak perlu bawa banyak uang tunai
Kesimpulan
Program pemerintah terbaru yang berpengaruh terhadap umroh 2026 mencakup:
- Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI.
- Legalitas umroh mandiri resmi.
- Pengawasan PPIU yang diperkuat.
- Integrasi sistem digital dengan Saudi.
- Pusat layanan terpadu One Stop Services di Asrama Haji.
- Perlindungan jamaah yang lebih komprehensif saat di luar negeri.
- Reformasi operasional dan efisiensi biaya layanan.
- Dukungan infrastruktur pembayaran lintas negara (QRIS).
Perubahan-perubahan ini memberikan arah bahwa umroh di 2026 tidak hanya sekadar perjalanan ritual, tetapi juga dipastikan lebih tertata secara administratif, aman secara layanan, dan lebih ramah jamaah di setiap tahap perjalanan. Konsultasikan rencana umroh Anda dengan Haastour untuk memastikan semua persyaratan terbaru dan manfaatkan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan ibadah Anda tahun ini.
